iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa arah kebijakan APBD 2026 akan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan penguatan layanan dasar masyarakat. Hal itu disampaikan Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi, saat membacakan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi dalam rapat paripurna di DPRD Riau, Kamis (27/11).
Syahrial menyebut seluruh masukan fraksi menjadi perhatian pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial. Ia memastikan alokasi APBD disusun untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, serta program strategis nasional.
“Prioritas kami adalah peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, dan program nasional yang menyentuh masyarakat langsung,” ujar Syahrial.
Program nasional yang dimaksud mencakup penyediaan air bersih, UHC, penanganan stunting, pendidikan agama, hingga pendidikan gratis untuk SMA dan SMK. Ia juga menegaskan bahwa pembayaran tunda bayar tengah diselesaikan dan tidak akan ada tunda bayar baru pada 2026.
Pada kesempatan yang sama, Syahrial menerima jawaban fraksi mengenai penguatan ketahanan keluarga. Menurutnya, keluarga menjadi fondasi utama pembentukan karakter dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diberdayakan menghadapi perubahan zaman.
“Perubahan teknologi, ekonomi, dan dinamika sosial memengaruhi peran keluarga. Karena itu, pemberdayaan ketahanan keluarga penting agar masyarakat tetap aman dan sejahtera,” katanya.**