iniriau.com, PEKANBARU - Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau untuk membahas realisasi pendapatan daerah tahun 2025 serta rencana program kerja tahun 2026. Agenda tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Riau, Senin (13/10/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, didampingi Sekretaris Komisi III Eva Yuliana, serta dihadiri oleh anggota Komisi III lainnya, yakni Abdullah, Efrinaldi, Imustiar, dan Sofyan. Dari pihak BPKAD, hadir langsung Plt. Kepala BPKAD Ispan S. Syahputra bersama jajaran.
Dalam pembukaannya, Edi Basri menekankan pentingnya koordinasi BPKAD dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap BPKAD dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan dan mekanisme penganggaran.
“Pengaturan anggaran harus selalu mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD Riau Ispan S. Syahputra menjelaskan bahwa penyusunan rencana kerja dan arah kebijakan keuangan untuk tahun 2026 masih dalam proses. Menurutnya, BPKAD telah mengundang sejumlah OPD guna mempertegas fokus prioritas belanja daerah.
“Untuk tahun 2026, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) tidak mengalami penambahan signifikan,” ungkapnya.
Di penghujung rapat, Komisi III DPRD Riau mendorong BPKAD untuk memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan berbagai potensi sumber penerimaan daerah. Komisi juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan efisiensi belanja dan perencanaan anggaran tahun 2026.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal dan sesuai ketentuan.**(ADV)