iniriau.com, PEKANBARU - Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk membahas finalisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Rapat yang berlangsung pada Kamis, 20 November 2025, di Ruang Rapat Komisi V DPRD Riau ini dipimpin Ketua Komisi V, Indra Gunawan, didampingi Sekretaris Komisi V, Robin P. Utagalung. Hadir pula seluruh anggota Komisi V yaitu Firuz, Sela Pitaloka, Magdalisni, Septina Primawati, Daniel Eka Perdana, Agustrian Syah, Rizal Zamzami, dan Adrias.
Dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kadis Erisman Yahya memimpin langsung jajaran struktural untuk memaparkan penyusunan anggaran dan program prioritas pendidikan tahun 2026.
Dalam paparannya, Erisman menjelaskan struktur pagu anggaran pendidikan yang mencakup komponen non-urusan, akses pendidikan, mutu pendidikan, BOSP reguler, BOSDA, minat dan bakat, serta dukungan cabang dinas. Ia menekankan bahwa penyusunan anggaran dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan efektifitas kebijakan dan kebutuhan pendidikan di seluruh kabupaten/kota.
Erisman menyebutkan bahwa saat ini Dinas Pendidikan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran berjalan, terutama terkait BOSDA dan hibah. Evaluasi ini, katanya, penting untuk memastikan penyaluran anggaran tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. “Setiap usulan sekolah—mulai dari ruang kelas baru, struktur bangunan, hingga kebutuhan lahan—sedang dianalisis ulang agar tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.
Selain evaluasi anggaran, status aset sekolah juga menjadi sorotan. Banyak aset seperti tanah, bangunan, ruang guru, dan fasilitas pendukung yang belum memiliki kejelasan status. Menurut Erisman, hal ini dapat menghambat proses perencanaan pembangunan. Karena itu, pemutakhiran data aset menjadi salah satu langkah prioritas.
Ia juga menegaskan pentingnya penyamaan data dan verifikasi lapangan untuk memastikan dokumen perencanaan sesuai kondisi fisik. “Proposal pengajuan perlu diperbaiki sesuai keadaan di lapangan,” ujar Erisman menutup pemaparan.
Komisi V DPRD Riau menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, efektif, dan merata. Pembangunan infrastruktur pendidikan disebut tetap prioritas sepanjang disesuaikan dengan analisis kebutuhan yang objektif dan data yang akurat. Komisi berharap finalisasi Renja 2026 menghasilkan perencanaan yang realistis dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan.**(ADV).