iniriau.com, PEKANBARU — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Literasi Digital bertema Implementasi Kebijakan Media Massa Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S). Rakor yang diikuti ASN, TNI, dan Polri ini berlangsung di Pekanbaru sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan informasi nasional di tengah dinamika ruang digital yang semakin kompleks.
Kegiatan ini merupakan penugasan langsung dari Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi. Fokus utama rakor adalah meningkatkan kemampuan aparatur negara dalam memahami dan menerapkan prinsip komunikasi publik yang kredibel, sehat, serta bertanggung jawab.
Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi, Alpen SH, SIK, MH, yang hadir mewakili Deputi, menegaskan pentingnya peran aparatur negara dalam membentuk persepsi publik melalui komunikasi digital.
“Setiap tindakan dan komunikasi di media sosial berpengaruh terhadap persepsi publik. Karena itu, ASN, TNI, dan Polri harus menjadi teladan dalam berkomunikasi digital secara bertanggung jawab dan berintegritas,” ujarnya.
Alpen juga menyoroti berbagai tantangan di ruang digital, mulai dari disinformasi, provokasi, hingga infodemic yang dapat melemahkan ketahanan informasi nasional. Ia menegaskan bahwa penguatan literasi digital bagi aparatur negara menjadi kebutuhan mendesak.
Melalui rakor ini, Kemenko Polkam bersama pemerintah daerah, Kemenkominfo, dan mitra strategis menyepakati beberapa langkah penguatan, termasuk meningkatkan kemampuan verifikasi informasi, menyusun pedoman komunikasi berbasis nilai BEJO’S, membangun mekanisme respons cepat terhadap hoaks, serta mendorong aparatur menjadi agen perubahan yang menyebarkan narasi positif kebangsaan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemprov Riau, TNI, Polri, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan informasi serta meningkatkan profesionalitas aparatur negara dalam menghadapi tantangan ekosistem digital yang terus berkembang.**