iniriau.com, Pekanbaru — Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali mencuat. Wacana ini muncul di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah tertekan akibat defisit mencapai Rp1,1 triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan final terkait pemotongan tersebut. Ia menyebut, pembahasan masih berlangsung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun.
“Kami masih terus membahas rencana pemotongan TPP ASN. Prinsipnya, pemerintah berupaya agar TPP tidak dipotong, karena hal ini menyangkut kesejahteraan pegawai dan juga perputaran ekonomi daerah,” ujar Syahrial, Rabu (12/11/2025).
Syahrial menjelaskan, kondisi defisit membuat Pemprov perlu meninjau ulang berbagai pos belanja, termasuk beban pegawai. Meski begitu, ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan hak ASN secara berlebihan.
Ia menambahkan, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan agar rencana pemotongan tersebut bisa dihindari. Namun, apabila realisasi pendapatan tidak sesuai target, langkah efisiensi tak dapat dihindari.
“Besaran dan teknisnya masih dinamis, tergantung kondisi pendapatan daerah sampai akhir tahun. Kami berharap situasi membaik, sehingga hak pegawai dapat dibayarkan secara penuh,” tutur Syahrial.
Berdasarkan proyeksi keuangan daerah, pendapatan APBD Riau 2025 diperkirakan menurun sekitar Rp1,1 triliun. Pemerintah pun harus melakukan penyesuaian dengan memangkas program nonprioritas dan memperketat belanja operasional agar keuangan tetap terkendali.**