iniriau.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan penyelesaian seluruh kewajiban tunda bayar kegiatan tahun 2024 kepada pihak ketiga akan dituntaskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menyebutkan langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov terhadap komitmen yang telah disepakati bersama DPRD Riau.
“Kita tidak ingin ada kewajiban yang tertinggal. Prinsipnya, semua harus diselesaikan dengan tertib dan transparan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Syahrial di Pekanbaru, Senin (7/10/2025).
Syahrial menjelaskan, dari total tunda bayar sebesar Rp906 miliar, lebih dari separuhnya sudah dibayarkan. Sisa sekitar Rp300 miliar akan dilunasi secara bertahap di APBD-P tahun ini.
“Kita sudah geser dan rapikan anggaran agar bisa fokus pada penyelesaian kewajiban. Tidak semua bisa sekaligus, tapi kita pastikan tidak ada yang terabaikan,” ungkapnya.
Menurutnya, mekanisme pembayaran tunda bayar menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena merekalah yang memiliki kontrak kerja dengan pihak ketiga.
“OPD harus memastikan nilai kewajiban benar dan sesuai dokumen. Jangan sampai ada kekeliruan, karena proses administrasinya harus ulang dari SPM 2024 menjadi SPM 2025,” katanya.
Syahrial juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia meminta OPD menunda kegiatan yang belum mendesak agar beban keuangan tetap terkendali.
“Kami ingin keuangan daerah sehat. Jadi kegiatan yang sifatnya sekunder bisa ditunda dulu, yang utama tetap kita jalankan seperti pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur,” jelasnya.
Ia menegaskan, langkah ini bukan hanya soal menunaikan kewajiban, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau komitmen ini dijaga, mitra kerja juga percaya. Ini bagian dari membangun reputasi Pemprov Riau yang konsisten dan bertanggung jawab,” tutup Syahrial.**