iniriau.com, Pekanbaru - Rapat Paripurna DPRD Riau, Selasa (30/9) yang berlangsung hingga siang hari di ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan 2025 sebesar Rp9,451 triliun.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, Wakil Ketua Ahmad Tarmizi, Budiman Lubis dan 45 orang anggota dewan. Dari Pemprov Riau hadir langsung Gubernur Riau Abdul Wahid dan jajaran forkopimda di lingkungan Pemprov Riau.
Dalam penyampaiannya, juru bicara Banggar DPRD Riau Khairul Umam menyampaikan, nominal APBD Perubahan 2025 adalah Rp9,451 triliun, berkurang Rp245,081 miliar dari APBD murni 2025 mencapai Rp9,696 triliun.
Perubahan anggaran ini untuk menyesuaikan kondisi riil pendapatan daerah yang tidak mencapai target, dan mengakomodir beban defisit dan kewajiban tunda bayar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Riau.
Juru bicara Banggar DPRD Riau itu menegaskan, walaupun mengalami perubahan, alokasi belanja tetap fokus pada sektor prioritas yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
Khairul Umam lebih lanjut menjelaskan, pada APBD Perubahan 2025, proyeksi pendapatan daerah adalah sebesar Rp9,47 triliun turun sebesar Rp91,11 miliar dari target semula Rp9,56 triliun. Sedangkan belanja daerah Yang awalnya diproyeksikan sebesar Rp9,45 triliun, turun menjadi Rp245 miliar dari target APBD 2025 berjalan.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan APBD Perubahan Riau 2025 fokus untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Pemprov Riau.
"Kita.akan selesaikan kewajiban yang tertunda seperti pembayaran tunda bayar, kesehatan dan pendidikan," kata Gubernur Riau usai rapat paripurna, Selasa siang.
Pemprov Riau juga dalam waktu dekat akan lanjut mengajukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
"Kita ajukan dalam waktu dekat ini KUA - PPAS untuk APBD Murni 2026. Apa yang tidak selesai di APBD Perubahan, lanjut di bahas di APBD 2026," pungkas Gubernur Riau singkat.**