iniriau.com, Pekanbaru - Jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur Riau Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan Riau 2025.
Rapat Paripurna DPRD Riau yang digelar, Senin (29/9) di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan dan Budiman Lubis. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 37 orang anggota dewan dan Sekdaprov Riau Syahrial Abdi yang mewakili Gubernur Riau Abdul Wahid beserta jajaran forkopimda Riau.
Dalam penyampaian jawaban Pemprov Riau terhadap pandangan umum fraksi dewan DPRD Riau, pemerintah daerah secara umum fokus pada empat prioritas pembangunan dan menyelesaikan pembayaran tunda bayar dan tunda salur tahun 2024-2025.
Dalam menanggapi pandangan umum fraksi PDI-P, Pemprov Riau menjelaskan APBD Perubahan sudah sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan arah kebijakan visi dan misi kepala daerah 2025-2030.
Pemprov Riau juga melakukan penyesuaian efisiensi pendapatan, dari sektor pendapatan asli daerah (PAD), transfer pusat dan pendapatan daerah lainnya agar paket pembangunan tercapai dan ekonomi tetap bergerak.
Pada APBD Perubahan 2025, Pemprov Riau fokus pada empat prioritas pembangunan yaitu pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah dan penanganan bencana.
Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui program Riau Bermarwah yang berlangsung hingga 15 Desember 2025 yaitu, memaksimalkan peningkatan pendapatan kepatuhan wajib pajak, pendataan ulang kendaraan bermotor dan alat berat, objek pajak air permukaan dan penyempurnaan pembayaran sistem digital.
Pada kesempatan itu, Sekdaprov Riau juga menyampaikan penyesuaian pendapatan dan kebutuhan APBD Perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp 91 milyar rupiah.
Penyampaian jawaban Pemprov Riau terhadap pandangan fraksi PDI-P tersebut juga sejalan dengan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi partai Golkar, partai Gerindra dan partai PAN Plus.
Sementara itu, untuk fraksi Golkar pemerintah menyampaikan, penyesuaian pendapatan bagi hasil sebesar Rp 40 miliyar dilakukan berdasarkan kecermatan dalam pembahasan KUA PPAS.
Dan, Pemprov Riau juga berkomitmen dalam menyelesaikan kewajiban tunda bayar dan tunda salur 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja daerah diprioritaskan pada pemeliharaan infrastruktur, keselamatan lalu lintas dan kelancaran arus barang dan orang.
"Pada prinsipnya pandangan fraksi dan pemerintah sama, yaitu menyelesaikan tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur kepada pemerintah kota dan kabupaten," ujar Sekdaprov Riau Syahrial Abdi kepada kru media, usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Riau, Senin siang.
Lebih lanjut Sekdaprov Riau tersebut menjelaskan jika penyampaian fraksi intinya meminta pemerintah untuk mengelola keuangan daerah dengan baik.
"Mulai Oktober nanti, kita rem-gas belanja, intinya mengelola kas daerah dengan baik. Oleh karena itu, kita akan minta organisasi perangkat daerah untuk lebih cermat dalam memprioritaskan kebutuhannya, mengingat hutang kita masih banyak," tutup eks Kepala Bapenda Riau tersebut.**