iniriau.com, Pekanbaru - Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri menilai rangkap jabatan yang kini banyak terjadi di BUMD adalah bentuk tidak profesional dalam pengelolaan BUMD. Ini akan berdampak pada kinerja BUMD yang selama ini tidak sehat.
Edi Basri saat ditemui iniriau.com, Senin (11/8) di ruang kerjanya di DPRD Riau menjelaskan, hal itu bisa menyebabkan menurunnnya PAD.
"Rangkap jabatan itu sudah pasti mengurangi profesionalisme, karena kemampuan seseorang itu terbatas. Dengan satu jabatan saja belum tentu maksimal kinerjanya, apalagi merangkap jabatan," kata Edi Basri.
Pria berkacamata ini ebih lanjut menjelaskan, perubahan pendapatan asli daerah (PA D) pajak kendaraan dari 60% turun ke 30% harus dicarikan penggantinya. Salah satunya dengan memaksimalkan PAD dari BUMD. Karena itu BUMD harus dikelola secara profesional agar bisa menguntungkan.
"Penurunan PAD juga terjadi pada transfer dana dari pemerintah pusat sebagai imbas dari efisiensi. Oleh karena itu, Edi berharap BUMD bisa jadi tulang punggung pemerintah daerah."
Komisi III DPRD Riau yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah ini berharap Pemprov Riau tidak lagi menempatkan pejabat struktural ASN di lingkungan Pemprov Riau pada posisi strategis BUMD.**