Pekanbaru, iniriau.com – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba 2025 pada Selasa (3/6), bertempat di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Provinsi Riau.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BNNP Riau, Brigjen Pol Robinson DP Siregar, dan dihadiri oleh perwakilan Kanwil Kemenkumham Riau, Kejati Riau, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, serta 12 perwakilan BNN kabupaten/kota se-Riau.
Brigjen Robinson menyebut rakor ini merupakan langkah strategis memperkuat sinergi antara BNNP, BNN kabupaten/kota, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman narkoba yang semakin marak di perkotaan.
“Kegiatan ini penting, karena arah penyalahgunaan narkoba saat ini banyak terjadi di wilayah perkotaan. Diperlukan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan,” ujar Robinson.
Ia juga menyoroti posisi geografis Riau yang strategis dan berdekatan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, yang membuat wilayah ini rawan menjadi jalur masuk narkoba.
“Karena itu, melalui rakor ini kita dorong semua elemen untuk bersatu dan memperkuat ketahanan sosial dalam menghadapi ancaman narkoba,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Kesbangpol Riau, Lil Fadly Jamil, mengapresiasi penyelenggaraan rakor tersebut. Ia menegaskan bahwa peredaran narkoba kini bahkan telah menyasar kalangan anak-anak dan remaja.
“Anak muda rentan terpengaruh. Kalau tidak ikut-ikutan pakai narkoba, dianggap tidak gaul. Ini bahaya yang harus kita cegah bersama,” ucapnya.
Upaya ini sejalan dengan salah satu poin nawacita Presiden RI, yakni memperkuat reformasi hukum serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
Data BNNP Riau mencatat, sepanjang 2024 terdapat 3.404 kasus penyalahgunaan narkoba, sementara pada periode Januari–April 2025 telah tercatat 1.182 kasus, mayoritas melibatkan generasi muda sebagai korban.**