iniriau.com, Pekanbaru - Koordinator FITRA Riau Tarmizi memberikan tanggapannya terkait kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau yang ditangani oleh Polda Riau. Menurut Tarmizi, temuan kasus korupsi perjalanan dinas sebenarnya bukan hal baru lagi tetapi selalu berulang setiap tahun. Itu menunjukkan buruknya pengelolaan anggaran negara oleh aparatur pemerintah.
"Banyaknya temuan kasus penyelewengan anggara negara oleh aparatur negara secara berulang menunjukkan buruknya aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan negara," jelas Tarmizi kepada iniriau.com Selasa siang (4/2/25).
Tarmizi mengatakan kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif ini kemungkinan dilakukan secara berjemaah. Karena jarang sekali kasus-kasus korupsi itu berdiri sendiri.
"Bisa saja dan ada kemungkinan anggota dewan terdahulu terlibat kasus ini. Integritas tim penyidik Polda Riau dalam hal ini sangat dipertaruhkan, karena kasus ini sangat menyita perhatian publik.
"Publik sangat menunggu akhir dari kasus ini. Karena itu integritas tim penyidik Polda Riau sangat dipertaruhkan dalam kasus ini," ujar Tarmizi.
Kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau ini sangat menyita perhatian masyarakat Riau karena selain kerugian negara sangat besar (ditaksir hingga kini mencapai Rp165 miliar), juga karena modus dan lamanya kasus ini berjalan di Polda Riau, yakni sejak lebih enam bulan lalu.
Padahal 401 orang saksi telah diperiksa, miliaran barang bukti telah disita, dan sejumlah aset hasil kejahatan dugaan korupsi SPPD fiktif tersebut sudah diamankan. Namun hingga 4 Februari 2025 ini, rakyat Riau dibuat bingung karena tidak ada tersangka. Masyarakat bertanya-tanya, bagaimana akhir dari kasus yang menghebohkan, yang melibatkan Sekwan DPRD Riau Muflihun ini?
Apakah dibalik ini semua ada "nego-nego" tersembunyi untuk meredam munculnya pelaku-pelaku lain? Inilah pertanyaan masyarakat yang hingga kini belum juga terjawab.
"Kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau ini harus jadi pelajaran bagi penyelenggara negara agar hati-hati dalam memperlakukan uang negara. Jangan main-main," ingat Tarmizi.
Meski kasus dugaan korupsi SPPD fiktif ini terkesan lamban penanganannya oleh Polda Riau, masyarakat diminta tetap harus memberi kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Riau," ucap Tarmizi.**