Iniriau.com, PEKANBARU – Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rosa Vivien Ratnawati, diduga terlibat dalam proses penunjukan langsung PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) pada pekerjaan limbah di Wilayah Kerja (WK) Rokan yang bernilai ratusan miliar rupiah. Tudingan tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, seperti dikutip dari Riausatu.com, Jumat (4/3/23). Menurutnya tidak ada payung hukum penunjukan langsung PT PPLI untuk pekerjaan proyek limbah di blok migas yang dikelola PT PHR sejak 9 Agustus 2021, kecuali pada saat transisi.
"Usut apakah ada keterlibatan Komut PT PHR, Rosa Vivien Ratnawati, dalam penunjukan langsung PT PPLI untuk pekerjaan proyek limbah di WK Rokan," sebut Yusri Usman, dalam perbincangannya dengan riausatu.com, melalui pesan WhatsApp dari Jakarta, Jumat (3/3/23) siang.
Bahkan Yusri mengaku siap membuktikan ucapannya, karena sudah memegang data lengkap kontrak perusahaan sebelumnya.
"Saya sudah pegang data lengkap kontrak perusahaan sebelumnya yang mengolah limbah lumpur bor, dia tersungkur gara-gara PT PPLI, nanti akan saya buka supaya terang benderang semuanya," janji Yusri Usman.
Jika terbukti ada penunjukan langsung, dengan nilai Rp 6 juta/ m3, menjadi tanda tanya. Pasalnya pada perusahaan sebelumnya hanya Rp565 ribu/m3.
"Jika terbukti tunjuk langsung dengan harga pemulihan Rp6 juta/m3, sementara perusahaan sebelumnya hanya Rp565 ribu/m3, itu namanya apa ya," pungkas Yusri Usman.
Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (3/3/23), Komut PT PHR Rosa Vivien Ratnawati, tidak membalas pertanyaan yang dikirim riausatu.com terkait tudingan CERI, sampai berita ini tayang.
Saat pertanyaan sama dikirimkan ke Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama, riausatu.com disarankan menghubungi Dirut PT PHR, Rosa Vivien Ratnawati. "Bisa (hubungi) ke Dirut aja," jawabnya.
PT PPLI merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA). Sebanyak 95 persen sahamnya dikuasai Modern Asia Environmental Holdings PTE. LTD, terdiri dari 950 lembar saham senilai Rp47.099.313.750. Sisanya, 5 persen sahamnya adalah milik PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) milik Pemerintah, dengan 50 lembar saham senilai Rp2.478.911.250.
Dari akta perubahan yang dikeluarkan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 10 November 2022, warga negara Jepang bernama Takanobu Tachikawa menjabat sebagai Presiden Komisaris. Presiden Direktur juga dijabat oleh warga Jepang, yakni Yoshiaki Chida.
Sebelumnya kasus kecelakaan kerja kembali terjadi di area kerja PT PHR. Kali ini menimpa tiga pekerja PT PPLI, yakni Hendri (54), bagian PMCOW, Ade (37) Operator Dewatring, dan Dedi (44), Operator Evaporator. Kecelakaan kerja di lingkungan Blok Rokan menjadi sorotan, pasalnya dari Juli 2022 hingga Januari 2023, kecelakaan kerja menyebabkan 7 nyawa pekerja tewas.**